MEMELIHARA TRADISI MEMBACA

| |

Ajip Rosidi(Naskah sarasehan kebahasaan dan kesastraan dalam rangka kegiatanBulan Bahasa dan Sastra 2003 yang diselenggarakan olehBalai Bahasa

Yogyakarta, 25 Oktober 2003) AbstrakTradisi membaca bahasa (dan sastra) daerah dewasa ini semakin luntur. Penyebabnya, antara lain, pemerintah (pusat dan daerah) kurang profesional melakukan upaya pembinaan, salah satunya dalam hal penyediaan buku (terbitan) bacaan bahasa (dan sastra) daerah. Upaya yang harus dilakukan agar tradisi membaca bahasa (dan sastra) daerah terpelihara dengan baik adalah dengan menggugah para pemilik modal untuk menyadari bahwa bidang penerbitan buku merupakan lahan bisnis yang cukup menjanjikan.

Kata-kata kunci: tradisi membaca, bahasa daerah, pembinaan, penerbitan buku.

Keluhan tentang kemunduran bahasa daerah sudah berpuluh tahun menjadi rampaksekar (koor) yang terdengar dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan bahasa daerah, baik bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, atau bahasa daerah yang lain, baik dalam pertemuan berupa kongres, seminar, sarasehan, maupun obrolan akrab antarteman. Setiap keluhan itu, kalau kita teliti, akan berujung dengan kritikan atau harapan terhadap pemerintah yang diingatkan akan kewajibannya memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan yang hidup serta dipelihara oleh pemiliknya seperti dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, selama berpuluh-puluh tahun telah terbukti bahwa pemerintah tidak pernah mendengar kritikan atau harapan yang disampaikan oleh berbagai forum dan lembaga. Kehidupan bahasa dan sastra daerah diserahkan (oleh pemerintah) kepada para pendukungnya saja. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, atau Pusat Bahasa, sampai sekarang paling-paling menjadikan masalah bahasa dan sastra daerah hanya sebagai wacana atau objek penelitian belaka.Salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh para pencinta dan pendukung bahasa dan sastra daerah ialah menganggap bahwa persoalan-persoalan yang dihadapinya adalah persoalan mereka sendiri saja. Maksudnya, para pencinta dan pendukung bahasa Jawa menganggap persoalan-persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan bahasa dan sastra daerah Jawa saja.

Para pencinta dan pendukung bahasa dan sastra Sunda menganggap persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan bahasa dan sastra Sunda saja.

Para pencinta dan pendukung bahasa dan sastra

Bali menganggap bahwa persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan bahasa dan sastra

Bali saja. Begitu juga dengan bahasa-bahasa daerah lainnya. Padahal, kalau kita teliti akan segera tampak bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh bahasa dan sastra Jawa juga dihadapi oleh bahasa-bahasa daerah Sunda,

Bali, dan bahasa daerah lain. Karena itu, saya pernah mengemukakan pendapat menjelang Kongres Bahasa Sunda 1988 di Bogor bahwa yang perlu bukanlah mengadakan Kongres Bahasa Sunda, Kongres Bahasa Jawa, Kongres Bahasa Bali, atau kongres bahasa daerah lainnya, melainkan mengadakan kongres bahasa-bahasa daerah, tempat para wakil dari berbagai bahasa daerah membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama. Sebab, selama masalah yang dihadapi oleh bahasa dan sastra Jawa dibicarakan dalam Kongres Bahasa Jawa, masalah-masalah yang dihadapi oleh bahasa dan sastra Sunda dibicarakan dalam Kongres Bahasa Sunda, masalah-masalah yang dihadapi oleh bahasa dan sastra Aceh dibicarakan dalam Kongres Bahasa Aceh, dan seterusnya, niscaya masalah-masalah itu akan dianggap masalah masing-masing bahasa daerah sehingga dianggap masalah daerah dan tidak akan dianggap sebagai masalah nasional. Padahal, kalau kita perhatikan, semua masalah yang dihadapi oleh masing-masing bahasa daerah itu ~ kecuali yang bersifat teknis linguistik ~ dihadapi oleh semua bahasa daerah, jadi merupakan masalah semua daerah, artinya menjadi masalah nasional.Selama masalah itu hanya dianggap sebagai masalah daerah, niscaya pemerintah di tingkat nasional tidak akan merasa perlu turun tangan membereskannya. Bahkan masalah bahasa dan sastra nasional pun tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah? Kecuali kalau kebetulan ada pejabat yang berminat dan punya apresiasi terhadap sastra, persoalan sastra tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Yang selama ini terjadi hanya usaha tambal sulam yang tidak konsisten. Padahal, seharusnya masalah demikian mendapat porsi utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Melakukan yang Dapat Dilakukan.Setelah mengikuti berbagai kongres, seminar, dan penataran yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta selama belasan tahun tetapi melihat bahwa tidak ada keputusan yang dilaksanakan karena setiap kegiatan kongres, seminar, ataupun penataran berakhir dengan menyimpan berkas pembicaraan dan keputusan itu dalam lemari ~ itu pun kalau betul disimpan dengan rapi ~ saya akhirnya berpendapat bahwa untuk mengembangkan bahasa dan sastra daerah kita tidak dapat mengharapkan langkah yang pasti dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena selama ini telah jelas bahwa pemerintah menyerahkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah kepada para pencinta dan pendukungnya masing-masing, sebagai pencinta dan pendukung bahasa dan sastra daerah kita harus melakukan sendiri hal-hal yang menurut kita harus dilakukan dan tentu saja yang dapat kita lakukan ~ karena tidak semua dapat kita lakukan ~ misalnya soal penyusunan kurikulum dan pengajarannya di sekolah yang memang menjadi wewenang pemerintah.Selama ini harus diakui bahwa meskipun pengajaran bahasa dan sastra daerah di sekolah-sekolah diabaikan, begitu juga penerbitan dan penyediaan perpustakaan di sekolah pun terbengkalai, namun selalu muncul anak muda yang menulis dalam bahasa daerah meskipun bahasa yang mereka pakai mungkin akan mengernyitkan alis mereka yang sudah terbiasa dengan susunan bahasa yang tertib dan “murni”. Gejala munculnya anak-anak muda yang menulis ini menarik karena kalau hanya berdasarkan pertimbangan praktis dan komersial mereka sebenarnya lebih mudah menulis dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah mencari media yang akan memuatnya dan biasanya juga memberikan imbalan yang lebih besar daripada kalau dia menulis dalam bahasa daerah. Tetapi, mengapa mereka menulis dalam bahasa daerah? Saya kira ada dorongan lain yang lebih dalam, mungkin karena kecintaan akan bahasa ibulah yang menyebabkan ia menulis dalam bahasa daerah meskipun publik dan imbalan yang akan diperolehnya lebih sedikit daripada kalau menulis dalam bahasa

Indonesia. Bagaimanapun hal itu menunjukkan adanya kepedulian dari generasi muda yang notabene telah pernah mendapat pengajaran bahasa daerah yang memadai di sekolahnya dan mungkin mereka pun sedikit sekali mendapat kesempatan membaca buku-buku bahasa daerah mengingat jumlah buku yang terbit sangat sedikit dan di perpustakaan jarang terdapat buku bahasa daerah.Pada masa sebelum perang, pemerintah kolonial melalui penerbit Balai Pustaka banyak menyediakan buku-buku berbahasa daerah. Bukan hanya bahasa Jawa yang jumlah judul terbitnya lebih banyak daripada bahasa Melayu, atau bahasa Sunda yang juga jumlah judul terbitnya cukup banyak, melainkan juga buku-buku dalam bahasa-bahasa Madura, Bugis, Aceh, dan daerah lainnya. Buku-buku terbitan Balai Pustaka yang disalurkan melalui perpustakaan-perpustakaan sekolah itu merangsang para murid menjadi orang-orang yang gemar membaca setelah mereka keluar dari sekolah dan orang-orang yang gemar membaca ini pada gilirannya mendorong munculnya para penerbit swasta yang berlomba menyediakan buku-buku bacaan mengikuti buku-buku Balai Pustaka atau menyediakan bacaan ragam lain. Semua kegiatan itu menyebabkan timbulnya tradisi membaca buku bahasa daerah yang luas dalam masyarakat.Sejak zaman penjajahan Jepang, tradisi membaca buku bahasa daerah ini tidak terpelihara dengan baik. Balatentara pendudukan Jepang melarang penerbitan dalam bahasa daerah. Masa revolusi yang mengikuti masa pendudukan Jepang tidak memungkinkan industri penerbitan buku berkembang. Setelah pengakuan kedaulatan terhadap pemerintah Republik

Indonesia timbul berbagai krisis yang menyebabkan penerbitan buku bahasa daerah tidak berkembang. Bukan saja masalah ekonomi, melainkan juga karena adanya anggapan negatif terhadap segala sesuatu yang berbau daerah. Dalam sebuah tulisan tahun 1977 saya pernah menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, sejak masa revolusi para pemimpin kita telah salah mengingat Sumpah Pemuda. Diktum ketiga yang seharusnya berbunyi “Kami putera dan puteri

Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”, diubah menjadi “Kami putera dan puteri

Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Perubahan itu telah menyebabkan timbulnya anggapan negatif terhadap usaha pemeliharaan dan pengembangan bahasa atau kesenian daerah. Apalagi pada paruh kedua tahun 1950-an timbul berbagai gerakan kedaerahan yang berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat karena dianggap sebagai pemberontakan. Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan diteruskan oleh pemerintah RI, tidaklah melanjutkan fungsinya sebagai penerbit dan pengelola perpustakaan sekolah yang banyak menyediakan buku bacaan baik bahasa Melayu (

Indonesia) maupun bahasa daerah. Meskipun masih menerbitkan buku dalam bahasa daerah jumlahnya sangat sedikit sekali dan itu pun dilakukan tidak secara kontinyu.Pada masa Orde Baru, pandangan negatif terhadap bahasa dan kesenian daerah mulai berubah tetapi tidak disertai dengan usaha positif membina dan mengembangkannya secara konkret. Minat Presiden Soeharto terhadap tradisi budaya adiluhung dari falsafah Jawa menimbulkan kecenderungan para pejabat dari daerah lain untuk menirunya dengan menghidupkan kembali berbagai upacara adat yang umumnya bersifat feodalistis. Kongres Bahasa Sunda diikuti oleh Kongres Bahasa Jawa yang dibuka oleh Presiden Soeharto, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang konkret karena keputusan-keputusannya tidak ditindaklanjuti.Usaha penerbitan buku bahasa daerah yang dilakukan oleh usaha-usaha di luar pemerintah umumnya dilaksanakan oleh penerbit-penerbit kecil yang tidak komersial. Kalau kita perhatikan buku-buku dalam bahasa daerah umumnya diterbitkan secara con amore oleh orang-orang yang merasa terdorong untuk menerbitkan buku dalam bahasa daerahnya sehingga mereka tidak memikirkan untuk memperoleh keuntungan secara finansial. Akibatnya dia tidak memikirkan apalagi menangani pemasarannya secara profesional. Seakan-akan dengan menerbitkan buku tersebut dia telah memenuhi panggilan hatinya untuk berbakti demi perkembangan bahasa daerahnya. Kecuali kelompok penerbit yang didorong oleh kecintaannya terhadap bahasa dan sastra daerahnya, ada lagi penerbit yang menerbitkan buku-buku dalam bahasa daerah karena dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan melakukan KKN dengan para pejabat yang bersangkutan dengan penyediaan buku buat sekolah atau lainnya. Kelompok kedua ini biasanya tidak memperhatikan apakah buku yang diterbitkannya itu baik atau tidak, bermutu atau tidak, bermanfaat atau tidak buat para pembaca dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Yang penting buku itu atau kerja sama dengan pejabat yang bersangkutan akan memberikan keuntungan finansial yang besar dan cepat. Buku itu dipesan dalam jumlah yang besar dan kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah. Resminya paling tidak begitu, tetapi apakah dalam praktiknya buku itu memang dicetak sebanyak yang dipesan, atau apakah buku itu sampai atau tidak ke alamat sekolah yang harus memperolehnya, tidaklah penting karena tidak pernah ada yang mengontrolnya. Kalaupun seharusnya ada kontrol, tetapi pengontrol itu pun sudah masuk dalam KKN sehingga semuanya dianggap berjalan sebagaimana mestinya.Kedua macam penerbitan itu selama ini tampaknya tidak berhasil membina kegemaran membaca buku-buku bahasa daerah karena tidak berhasil menyampaikan buku kepada masyarakat luas. Mereka tidak bekerja secara profesional dalam memasarkan buku yang mereka terbitkan. Tradisi membaca buku bahasa daerah yang sudah mengakar malah terancam putus. Orang-orang tua biasanya menyatakan kekecewaannya sambil menyalahkan generasi muda karena tidak suka membaca buku bahasa daerah. Mereka lupa bahwa bagaimana mungkin generasi muda akan gemar membaca buku bahasa daerah karena bukunya pun tidak tersedia. Buku-buku dalam bahasa daerah yang sekarang ada jumlahnya sangat tidak memadai. Bukan saja jumlah judulnya sangat sedikit, melainkan tirasnya pun sangat terbatas. Apa arti tiras buku bahasa Jawa sebanyak 2.000-3.000 eksemplar untuk 60 atau 70 juta orang Jawa? Apa arti tiras buku bahasa Sunda sebanyak 2.000-3.000 eksemplar untuk 30 atau 40 juta orang Sunda? Tetapi itu terjadi bukan hanya pada bahasa daerah. Tentang buku bahasa Indonesia pun pertanyaan yang sama dapat diajukan. Apa arti tiras buku bahasa Indonesia 3.000-5.000, bahkan 10.000 eksemplar sekali pun buat 220 juta manusia Indonesia? Hanya dalam bahasa

Indonesia, di samping buku banyak

surat kabar dan majalah, sedangkan dalam bahasa-bahasa daerah tidak ada satu pun

surat kabar dan majalah, dan kalaupun ada jumlahnya dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Penerbitan Buku sebagai Langkah Pertama.Kalau kita ingin agar tradisi membaca buku bahasa daerah tidak terputus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyediakan buku untuk dibaca. Karena pemerintah telah puluhan tahun tidak membuktikan niatnya ke arah penyediaan buku bacaan bahasa daerah, hal itu harus dilakukan oleh pihak swasta. Cara penerbitan yang dilakukan selama ini, yaitu secara con amore dan KKN, tidak dapat diharapkan sehingga jalan yang terbuka adalah menyelenggarakan penerbitan secara profesional. Secara profesional artinya harus dilakukan oleh penerbit yang sadar bahwa usahanya adalah mengejar keuntungan yang akan diraihnya secara halal dari para pembeli bukunya. Artinya bukan dengan cara KKN dengan para pejabat yang berwenang membeli buku secara besar-besaran. Pembelian buku oleh pemerintah secara besar-besaran ternyata tidak menjamin buku itu akan sampai ke tangan konsumennya.Menerbitkan buku secara profesional artinya harus dimulai dengan modal yang cukup, dengan tenaga redaksional yang cakap, dan dengan ahli pemasaran yang piawai. Masalah utama ialah penyediaan modal yang cukup karena biasanya orang yang punya modal tidak melihat penerbitan buku sebagai usaha yang dapat mendatangkan untung. Orang yang berduit hanya tertarik bagaimana agar duitnya bisa menghasilkan keuntungan secepatnya dan sebesar-besarnya. Karena itu, seruan dan teriakan bahkan makian para aktivis bahasa dan sastra daerah kepada orang-orang yang berduit agar menyediakan dana untuk kepentingan bahasa dan sastra daerah yang dianggapnya penting, tidaklah didengar dan diperhatikan oleh mereka yang berduit sebab yang penting buat mereka adalah uang. Karena itu, pendekatan para aktivis bahasa dan sastra daerah harus berubah. Bukan meyakinkan mereka tentang pentingnya bahasa dan sastra dalam kehidupan atau sebagai warisan leluhur adiluhung, melainkan meyakinkan mereka bahwa bisnis dalam bidang penerbitan buku bahasa daerah menjanjikan keuntungan. Masalahnya memang sampai sekarang usaha demikian selalu merugi, terutama karena tidak ditangani secara profesional. Tetapi, kalau diingat bahwa bahasa Jawa mempunyai potensi untuk dibaca oleh 60 atau 70 juta orang dan bahasa Sunda mempunyai potensi untuk dibaca oleh 30-40 juta orang, barangkali mereka akan tertarik. Masalahnya mereka harus diyakinkan usaha apa yang dapat dilakukan agar orang Jawa yang 60 juta orang dan orang Sunda yang 40 juta orang itu membaca buku-buku dalam bahasa daerahnya. Di sini memang kita memerlukan seorang pemodal idealis karena tanpa idealisme usaha dalam bidang bahasa dan sastra daerah tidaklah dapat dimulai.Walaupun modal cukup, kalau tidak disertai dengan tenaga redaksi dan terutama pemasaran yang cakap, niscaya akan menyebabkan modal amblas. Kita percaya tenaga redaksi yang cakap mudah kita peroleh, tetapi tenaga pemasaran yang cakap tidak mudah kita dapatkan. Ahli marketing umumnya belum tentu dapat menangani pemasaran buku karena perdagangan buku mempunyai sifatnya yang khusus dan berbeda dengan pemasaran barang lain. Misalnya saja untuk memasarkan sebuah produk tertentu, seorang ahli pemasaran cukup dengan mempromosikan hasil produk itu saja. Tetapi, memasarkan buku, setiap judul sebenarnya memerlukan promosi sendiri. Padahal, biaya produksi sekarang sangat tinggi, sedangkan buku yuang akan dijual hanya 2.000-3.000 eksemplar. Biaya promosi yang tinggi itu tidak dapat ditanggung oleh tiras yang begitu rendah sehingga pemasangan ikilan buku termasuk jarang kecuali penerbit-penerbit yang mempunyai akses ke media

massa karena berada dalam lingkungan usaha yang sama. Mimpi para sastrawan yang dalam salah satu sarasehan mendesak agar buku diiklankan melalui televisi hanyalah lahir dalam pikiran yang tidak realistis.Kita mempunyai pengarang yang cukup untuk membuat naskah, meskipun kita tidak usah dahulu berbicara tentang mutu sehingga untuk membuat buku asal ada modalnya tidaklah sukar. Yang sukar ialah menyalurkan agar buku-buku yang sudah dicetak itu sampai kepada orang yang bersedia membelinya untuk dia baca. Dalam hal ini kita jangan membicarakan masalah harga buku yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Sebab, kalau bukunya cukup menarik dan dianggap berharga ternyata cukup banyak orang yang membelinya.Orang tidak dapat dipaksa untuk membaca atau menyukai sebuah buku, apalagi dipaksa untuk membeli. Maka, setiap buku harus mempunyai daya tarik yang cukup sehingga dibeli orang. Karya sastra yang bermutu belum tentu laku, tetapi niscaya bukan maksud kita untuk mengembangkan bacaan bahasa daerah hanya buku-buku yang asal laku walaupun isinya tidak bernilai. Saya tidak percaya kepada orang yang berpendapat bahwa yang penting menarik orang supaya gemar membaca maka harus disediakan buku-buku hiburan populer ~ kalau perlu pornografis ~ karena menurut pendapat itu kalau sudah gemar membaca orang akhirnya akan membaca karya sastra. Membaca karya sastra itu harus dimulai sejak dini, di rumah atau di sekolah. Hanya dengan pembinaan apresiasi sejak awal, kegemaran membaca sastra akan tumbuh dan berkembang. Orang yang gemar membaca buku hiburan belum tentu ~ dan kebanyakan tidak ~ gemar membaca karya sastra.Dalam hal pembinaan apresiasi sastra di sekolah niscaya wewenang dan kebijakan pemerintah-lah yang menentukan. Pengajaran sastra bukanlah bertujuan agar anak didik menjadi sastrawan atau ahli sastra, tetapi agar mereka gemar membaca karya sastra walaupun bidang keahlian atau pekerjaannya jauh dari sastra, misalnya dokter, hakim, pengacara, atau arsitek. Kalau seluruh lapisan masyarakat gemar membaca karya sastra ~ baik sastra nasional, sastra daerah, maupun sastra dunia ~ niscaya kita akan menyaksikan kehidupan bahasa dan sastra, baik nasional maupun daerah, berkembang dengan baik.*

Posted by Suparto Brata on Thursday, April 10th, 2008. Filed under catatan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*